SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Bamsoet, sapaan akrabnya mengungkapkan Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Pemaparan tersebut disampaikan Bamsoet saat menyampaikan Pidato Ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Bamsoet juga mengajak mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur dan menyambut dengan suka cita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan memasuki usianya yang ke-76 tahun pada Selasa 17 Agustus 2021 di tengah keprihatinan nasional menghadapi pandemi Covid-19.
“Menjadi tugas dan tanggung jawab segenap masyarakat Indonesia dalam momen setelah 76 tahun Indonesia merdeka untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, bersatu dan optimis sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045. Maka, semangat kebangsaan Sidang Tahunan MPR mampu membangkitkan semangat kebangsaan semangat para penyelenggara negara untuk terus berkinerja melaksanakan amanat rakyat sesuai dengan rambu-rambu konstitusional UUD NRI Tahun 1945,” ujar Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, dunia dan bangsa Indonesia dalam dua tahun terakhir tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Terutama, hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, kami sangat mendukung sepenuhnya realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” tegas Bamsoet.
Pasalnya, pandemi Covid-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan, juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya.
Di sisi lain, juga patut diwaspadai potensi bangkitnya nilai-nilai, paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etnonasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
“Maka, upaya memerangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan vaksinasi, tetapi harus dibarengi dengan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kerangka peningkatan ketahanan ideologi tersebut maka pimpinan dan seluruh anggota lembaga dengan segala keterbatasan yang ada terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila yakni melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Adapun keempat pilar itu adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Bamsoet menegaskan, MPR RI meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal.
“Dengan badai Covid-19 justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita, sehingga Covid-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi dan kondisi yang baru,a’ pungkas Bamsoet.
Hadir secara fisik dalam sidang yang digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yaitu Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin. Lalu, segenap peserta sidang lainnya yakni Pimpinan dan Anggota DPR-MPR-DPD RI yang diwakili masing-masing Ketua Fraksi-Fraksi kemudian Sekjen MPR, Sekjen DPR, Sekjen DPD dan unsur pemerintah diantaranya Menkopolhukam dan Menkomarves. Serta, hadir secara virtualMantan Presiden Dan Wakil Presiden dan tamu undangan lainnya. (wwa)
