SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Politisi Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak akan ada perombakan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat. Menurut Dolly, pernyataan tersebut merupakan langkah yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat dan di waktu yang tepat.
Hal ini disampaikan Ahmad Dolly Kurnia di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat siang. Ia menilai bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, perlu atau tidaknya reshuffle hanya diketahui oleh Presiden dan Tuhan. Dolly menambahkan bahwa publik tidak perlu terus memperdebatkan isu reshuffle, karena Presiden telah memberikan penegasan yang seharusnya menutup spekulasi tersebut.
“Golkar tentu mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo. Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan dan saat ini memiliki sembilan kader yang duduk di kabinet,” ujar Dolly, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Terkait pencabutan izin tambang di Raja Ampat, Dolly menyampaikan bahwa langkah yang diambil pemerintah adalah bentuk tanggung jawab terhadap pelestarian kawasan wisata prioritas nasional. Ia menyebut bahwa pencabutan izin dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat lokal yang disampaikan langsung saat kunjungan Menteri Investasi/Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Raja Ampat.
“Keputusan ini adalah bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Papua. Golkar akan selalu berada di tengah rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka,” katanya.
Senada dengan Dolly, Wakil Ketua Umum DPP Golkar lainnya, Idrus Marham, menegaskan bahwa keputusan pencabutan izin tambang menunjukkan nilai nasionalisme yang ditunjukkan dengan tindakan konkret turun langsung ke masyarakat. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut mencerminkan paradigma kerakyatan sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo.
“Ketika ada masalah, pemimpin harus hadir. Ketua Umum kami datang langsung ke lokasi. Itu bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan implementasi dari filosofi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya,” ujar Idrus.
Idrus juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah berdasarkan fakta dan data, bukan hanya opini publik. Ia menegaskan bahwa pemberian izin tambang tersebut terjadi sebelum Bahlil menjabat, dan keputusan pencabutan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dolly juga menyinggung soal kenaikan gaji hakim yang baru saja diumumkan Presiden. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari upaya konkret pemberantasan korupsi.
“Kenaikan gaji hakim hingga 280 persen adalah sinyal kuat dari Presiden untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan. Tapi tentu saja harus diikuti oleh pembenahan menyeluruh, baik di aspek sistem hukum maupun budaya birokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar akan terus berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, terutama dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai agenda prioritas nasional.
“Golkar siap bekerjasama dalam menjalankan kebijakan hilirisasi, baik di sektor pertambangan maupun sektor lain seperti hortikultura. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.
(Anton)
