SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa fraksi Partai Golkar di DPR RI harus mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, ia meminta agar kebijakan presiden tidak dikritisi. Namun, kalau ada menteri yang tidak sejalan, kritik tetap diperbolehkan—asal dengan cara yang baik.
Golkar Harus Solid Dukung Prabowo!
Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar sudah jelas: partai wajib mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Keputusan Munas dan juga merupakan bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden. Maka, tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat fraksi Golkar dan Partai Golkar untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” ujar Bahlil.
Ia bahkan mengingatkan semua kader Golkar agar tidak mengkritisi keputusan presiden.
“Saya minta kepada fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh Presiden,” tegasnya.
Boleh Kritik Menteri, Tapi Santun!
Meski melarang kritik terhadap Prabowo, Bahlil memberi kelonggaran untuk mengkritisi para menteri—terutama jika mereka tidak menjalankan kebijakan presiden dengan baik. Namun, kritik tersebut harus dilakukan dengan cara yang santun dan membangun.
“Kalau sekarang kebijakan Presiden jangan kita kritisi, tapi menteri-menterinya kalau tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Presiden, boleh diberikan masukan rekonstruktif untuk kebaikan negara,” jelasnya.
Ia pun berbagi pengalaman pribadinya sebagai Menteri ESDM yang sering mendapat kritikan dari DPR, termasuk dari fraksi lain di Komisi XII DPR RI. Namun, ia menilai kritik itu wajar dalam demokrasi, asal disampaikan dengan cara yang baik.
“Saya saja kalau di Komisi XII sering dikoreksi oleh partai lain. Ya biasa aja. Dalam negara demokrasi, kita tidak boleh terus seiya-sekata,” kata Bahlil.
“Kalau ada menteri yang nggak clear, kalian (kader Golkar) juga berhak mengkritisi untuk kebaikan,” tambahnya.
Golkar Jaga Harmoni Politik?
Pernyataan ini mempertegas posisi Golkar yang ingin menjaga harmoni politik dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan tidak mengkritisi presiden, Golkar ingin menunjukkan loyalitasnya sebagai salah satu partai pengusung utama Prabowo. Namun, di sisi lain, mereka tetap membuka ruang kritik terhadap menteri yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan presiden.
Apakah strategi ini akan membuat Golkar tetap solid di pemerintahan? Ataukah justru akan menimbulkan polemik di internal partai?
Menarik untuk ditunggu kelanjutannya! 🚀🔥
(Anton)
