SUARAINDPONEWS.COM, Sydney –Australia akan mencabut kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel. Pemerintah Partai Buruh mengatakan masalah ini seharusnya diselesaikan sebagai bagian dari perundingan damai antara Palestina dan Israel.
“Australia berkomitmen pada solusi dua negara yang mana Israel dan negara Palestina di masa depan dapat hidup berdampingan, dalam damai dan aman, sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional,” kata Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam konferensi pers, Senin (18/10/2022).
“Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini,” tambahnya.
Pada tahun 2018 lalu pemerintah koalisi konservatif yang dipimpin Scott Morrison resmi mengaku Yerusalem timur sebagai ibukota Israel. Morrison mengubah kebijakan Australia di Timur Tengah selama puluhan tahun.
Pengumuman Wang disampaikan setelah Perhimpunan Tahanan Palestina (PPS) mengatakan otoritas pendudukan Israel menahan 5.300 warga Palestina sejak awal tahun ini.
Termasuk di dalamnya 111 wanita, 620 anak di bawah umur, dan 1.610 penangkapan secara administratif.
“Jumlah penahanan tertinggi tercatat di Yerusalem Timur yang diduduki dan mencapai 2.353 orang, dan tingkat tertinggi tercatat pada April dan mencapai 1.228 kasus,” kata PPS seperti dikutip Wafa.
Keputusan perubahan status itu pun langsung mendapatkan tanggapan dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan akan memanggil duta besar Australia atas masalah ini.
Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyatakan kekecewaannya atas perubahan posisi Australia dalam menetapkan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel yang tak terbagi dan tidak ada yang akan mengubah itu,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Selasa mengatakan (18/10/2022), kabinet pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-moderat setuju untuk kembali mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel.
Keputusan ini, menurut Wong, menegaskan kembali bahwa status Yerusalem harus diselesaikan dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina.
Australia tetap berkomitmen pada solusi dua pihak untuk konflik antara Israel dan Palestina. “Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini,” kata Wong.
Wong menggambarkan langkah Morrison sebagai langkah internasional dan permainan sinis untuk memenangkan pemilihan sela lokal di Sydney dengan populasi Yahudi yang besar.
Partai Liberal Morrison mencalonkan kandidat Yahudi Dave Sharma yang dikalahkan dalam pemilihan sela tetapi memenangkan kursi dalam pemilihan umum berikutnya.
Pemerintah Morrison akhirnya keluar dari kantor kepresidenan pada Mei setelah sembilan tahun berkuasa.
Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison secara resmi mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel pada Desember 2018.
Meskipun keputusan itu tidak membuat pemerintahan konservatif itu memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Perubahan sikap Australia saat itu mengikuti keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump memutuskan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan hingga pemerintahan Joe Biden kedutaan masih berada di Yerusalem.
Wakil presiden kelompok hak asasi manusia Jaringan Advokasi Palestina Australia berterima kasih kepada pemerintah Anthony Albanese.
“Membedakan dirinya dari sikap politik berbahaya dari pemerintah sebelumnya. Pembalikan ini membawa Australia kembali ke konsensus internasional, Australia tidak boleh mendahului status akhir Yerusalem,” katanya.
“Israel menegaskan bahwa seluruh kota secara eksklusif milik mereka, menyangkal hubungan Palestina dengan modal spiritual, budaya dan ekonomi kuno mereka,” ujar Mashni.
Sedangkan Morrison yang tetap menjadi anggota parlemen oposisi mengatakan, keputusan pemerintah itu mengecewakan.
“Keputusan itu mewakili pengurangan lebih lanjut dalam dukungan Australia untuk negara Israel oleh pemerintah Partai Buruh dari tanda air tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Morrison,” kata kantornya dalam sebuah pernyataan.
Tapi pemimpin oposisi Peter Dutton membiarkan pintu terbuka bagi kaum konservatif yang meninggalkan kebijakan Morrison.
“Kami akan membuat pengumuman tentang kebijakan kami menjelang pemilihan berikutnya,” kata Dutton merujuk pada pemilihan berikutnya dijadwalkan pada 2025.
Dalam konflik Timur Tengah 1967, Israel merebut Yerusalem timur bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan.
Status Yerusalem tetap menjadi salah satu masalah paling sulit dalam konflik selama beberapa dekade dan telah memicu banyak putaran kekerasan.
Hanya segelintir negara, termasuk Kosovo dan Guatemala, yang bergabung dengan AS dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (wwa)
Sumber: Reuters
