SUARAINDONEWS.COM, Bandung – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi inovasi yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Meski begitu, BSKDN tetap meminta jajaran Pemprov Jabar terus memperhatikan peringkatnya pada gelaran Innovative Government Award (IGA).
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan audiensi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (27/1/2023).
IGA merupakan ajang tahunan yang digelar BSKDN Kemendagri untuk memberikan penghargaan kepada daerah terinovatif. Melalui ajang ini diharapkan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah daerah (Pemda) dapat terus terbangun.
Lebih lanjut Yusharto mengatakan, Provinsi Jabar telah menyandang predikat sebagai provinsi terinovatif selama 5 tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2022 dalam ajang IGA. “Kami mengapresiasi dengan sangat tinggi kinerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena dari catatan kami dari tahun 2018 sampai 2022 tidak ada satu tahun pun yang tidak menjadikan Jawa Barat tidak terinovatif,” ungkapnya.
Meski demikian, berdasarkan data yang dikantongi Yusharto, Provinsi Jabar tidak selalu menempati peringkat pertama. Dari 34 provinsi, kata dia, Jabar berhasil menempati peringkat pertama sebagai provinsi terinovatif hanya pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 menempati peringkat ketujuh, tahun 2021 peringkat keempat, dan tahun 2022 menempati peringkat kelima.
Yusharto berpesan agar Pemprov Jabar tidak terlena dengan prestasi yang telah dicapai. Dengan begitu, peringkatnya sebagai provinsi terinovatif pada gelaran IGA dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
“Kita perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin saja provinsi sudah bagus, tapi wilayah binaannya baik kabupaten maupun kota perlu terus didorong untuk meningkatkan inovasinya,” jelasnya.
Yusharto juga mengimbau kabupaten maupun kota di Provinsi Jabar agar tidak ragu untuk berinovasi dan mendaftarkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui BSKDN. Dirinya berharap, seluruh kabupaten dan kota di Jabar yang semula berstatus kurang inovatif menjadi lebih inovatif.
“Kita coba turun bersama (berkolaborasi) untuk menjadikan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat ke depannya tidak ada lagi yang kurang inovatif, tetapi semuanya inovatif,” tandasnya.
Tidak Ada Lagi
Dalam kesempatan ini, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berharap, tak ada lagi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak inovatif.
Yusharto mengimbau perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat agar terus termotivasi melahirkan berbagai inovasi. Dirinya menegaskan, ada 32 urusan pemerintahan yang perlu dijalankan secara inovatif oleh daerah. Beberapa di antaranya yaitu urusan kesehatan dan pendidikan.
“Pandemi misalnya, semestinya bisa menjadi tantangan untuk Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya untuk berinovasi,” jelasnya.
Yusharto menilai ekosistem inovasi di wilayah Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Dirinya meminta setiap kabupaten dan kota di daerah tersebut segera mendaftarkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui BSKDN Kemendagri.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) daerah diminta untuk melaporkan inovasi yang akan dilaksanakannya kepada pemerintah pusat (melalui BSKDN),” tutur Yusharto.
Dalam kesempatan tersebut Yusharto juga meminta Pemerintah Provinsi Jabar agar turut memperhatikan kabupaten dan kota di wilayahnya yang masih kurang inovatif. Dengan begitu, mereka dapat terdorong untuk meningkatkan inovasinya.
“Berarti Bapak/Ibu sekalian untuk wilayah Jawa Barat ya kita bisa beri perhatian lebih kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, lalu (Kabupaten) Cianjur, Karawang sehingga bisa dari tadinya kurang inovatif ini bisa menjadi inovatif,” tambahnya
Yusharto juga berharap ke depannya tak ada lagi kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tidak inovatif. “Mudah-mudahan tahun depan Jawa Barat bisa menjadi provinsi tanpa kabupaten (maupun kota) kurang inovatif,” pungkasnya. (wwa)
