SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengundang Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menjalin kerja sama penegakan hukum maritim mengingat berbagai tindak pidana yang mengancam perairan Indonesia.
Dalam pertemuan di Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Selasa (17/10/2023) kemarin, Ali mengatakan modus operandi pelaku kejahatan di laut semakin bervariasi, sehingga koordinasi yang erat antara TNI AL dan Kejaksaan Agung menjadi semakin penting.
“Indonesia memiliki kekayaan laut yang berpotensi menarik (pihak-pihak) dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah, illegal fishing, illegal mining, illegal drug trafficking hingga terorisme,” jelasnya.
Ada 12 lembaga yang wilayah kerjanya mencakup perairan Indonesia, termasuk Angkatan Laut Indonesia dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), katanya.
“Semua investigasi kejahatan maritim perlu dikoordinasikan dengan baik antar pihak,” kata Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menyambut baik inisiatif Ali untuk kerja sama.
Jaksa Agung mengatakan bahwa saat ini terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang dapat membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL di perairan Indonesia.
Burhanuddin mengatakan perlu adanya penguatan sarana dan prasarana serta penyediaan regulasi yang jelas untuk mendukung koordinasi kedua lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Perlu ada pendidikan dan pelatihan bersama untuk berbagi informasi dan pengetahuan untuk membangun persepsi yang sama antara (institusi) penegak hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, TNI AL menggelar bimbingan teknis penegakan hukum terpadu di sektor pelayaran di Jakarta pada 16-20 Oktober 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh 30 pejabat dari operasi, intelijen, dan hukum Angkatan Laut, serta perwakilan dari Angkatan Udara, Bakamla, Polri, dan Kementerian Perhubungan. (DSK)
