SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ratusan orang dari elemen buruh, masyarakat, dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demo nasional pada hari ini, 21 April di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Mereka menyuarakan penolakan penundaan pemilu serta memprotes rezim pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin yang dinilai telah gagal mengatasi krisis ekonomi akibat virus corona.
“Negara Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Annelicia Nindyavelita Bharata, Kamis (21/4/2022).
Dia mengatakan, kegagalan tersebut dibuktikan dengan tidak tanggapnya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan saat pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Annelicia bersama massa aksi lainnya juga menyoroti sejumlah kenaikan harga komoditas seperti BBM, minyak goreng, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Bukan memberikan subsidi terhadap rakyat, tetapi sebaliknya pemangkasan subsidi terus dilakukan. Sehingga Harga bahan kebutuhan pokok yang kian meninggi,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi pun terus menyuarkan pencabutan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibuslaw.
Adapun elemen yang tergabung dalam Gebrak adalah GMNI Jakarta Timur serta Jakarta Barat, Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Mereka membawa sepuluh tuntutan ke gedung DPR, di antaranya hentikan pembahasan UU No 11 Tahun 2020 Ciptakar serta tolak revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), tolak revisi UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
Mereka juga meminta pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok, menindak tegas para koruptor, memberikan jaminan sosial kepada rakyat, mewujudkan reforma agraria, dan menolak penundaan pemilu dengan tegas.
Juga, mendesak DPR dan pemerintah agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan melibatkan publik dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Kamis (21/4/2022). Dalam aksinya mereka membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah.
Di antara tuntutannya adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian juga pemerintah diminta untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Serta mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyat dan menolak RUU yang pro oligarki.
Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria, aksi unjuk rasa akan diadakan di dua titik yaitu di Gedung DPR/MPR Senayan dan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh para buruh, dan untuk aksi mahasiswa berpusat di kawasan patung kuda.
“Ada dua, di Patung Kuda dan DPR. Mahasiswa ke Istana, di DPR lebih banyak massa buruh,” ujar Bayu di Jakarta.
Berikut tujuh tuntutan untuk presiden ke-7 RI Joko Widodo
Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi
Menindaktegas segala tindakan represif terhadap masyrakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif
Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis
Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki
Wujudkan reforma agraria sejati
Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM
