SUARAINDONEW.COM, Palu-Sedikitnya ada lima isu penting dalam raker yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulteng di Kota Palu (19/11). Antara Ketua DPD RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan jajaran Pemprov serta Kabupaten Kota yang terdampak gempa, tsunami dan likuifasi tanah yang terjadi dua tahun silam di Palu dan sekitarnya.
Di antaranya, persoalan pembebasan lahan untuk relokasi, berakhirnya Inpres Nomor 10 Tahun 2018 pada Desember 2020 nanti, bangunan irigasi yang diduga sebagai penyebab likuifasi, dan nasib pendidikan yatim piatu korban bencana serta puluhan ribu pengusaha UMKM debitur bank korban bencana yang macet dan gagal bayar.
Harapannya Ketua DPD RI dapat menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden terkait habisnya masa berlaku Inpres Rehab Rekon diperpanjang. Sementara proses Rehab Rekon belum selesai. Sehingga warga Sulteng, terutama korban dan masyarakat terdampak masih sangat membutuhkan Inpres tersebut, ungkap Gubernur.
Senator asal Sulteng, Lucky Semen, pun memperoleh aspirasi dari sekitar 40 ribu pelaku usaha, mayoritas UMKM dan perorangan korban bencana, yang berstatus debitur gagal bayar. Dan kini mereka berstatus blacklist bank. Dirinya sudah fasilitasi ke OJK agar dapat keringanan, tetapi rupanya OJK mengembalikan kebijakan ke masing-masing bank. Sehingga restrukturisasi hanya bersifat normatif. Bunga dan denda tetap berjalan, bahkan blacklist bank juga diberlakukan kepada para debitur. Diantaranya, ada yang dikejar debt collector, padahal sudah tidak punya apa-apa, karena rumahnya ambles masuk bumi, urai Lucky.
Senator asal Sulteng lainnya, Wartabone pun menyoal anak-anak korban bencana yang berstatus yatim, atau yatim piatu, bahkan ada yang sudah sebatang kara, karena seluruh keluarganya menjadi korban lifakuasi dan hilang. Pendidikan mereka harus ada yang memikirkan. Pastikan saja menjadi kebijakan, bahwa pendidikan mereka ditanggung negara. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Bila perlu beri beasiswa sampai pendidikan tinggi. Tidak besar kok biayanya, tambah Wartabone.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun siap menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung ke Presiden Joko Widodo. Dan pimpinan DPD selama ini memang memiliki jadwal untuk forum konsultasi dengan kepala negara secara periodik. Mana hal-hal strategis dan kendala serta persoalan yang terjadi di daerah, dan banyak hal telah direspon Presiden menjadi kebijakan, tukas LaNyalla.
Khusus perpanjangan Inpres, LaNyalla optimis Presiden akan merespon. Karena memang progres rehab rekon masih di kisaran 50 persen, akibat terdampak Covid dan persoalan relokasi yang masih ditolak oleh warga dan masih adanya persoalan pembebasan lahan. Bahkan pembangunan kawasan pantai, masih sebatas pembangunan tanggul penahan air.
“Artinya memang faktanya masyarakat korban masih membutuhkan Inpres tersebut untuk diperpanjang,” tukas LaNyalla.
Soal debitur gagal bayar akibat menjadi korban gempa, LaNyalla mengaku prihatin dengan kebijakan OJK dan perbankan. Mengingat kualifikasi debitur didominasi UMKM. “ni seharusnya juga bisa ditempuh mekanisme bailout. Apalagi jelas data dan riwayatnya bahwa mereka korban bencana alam. Konglomerasi aja di bailout oleh pemerintah, mengapa UMKM tidak? Ini logika paling sederhana.
“Saya yakin Pak Jokowi punya keberpihakan dalam kasus-kasus seperti ini,” pungkas LaNyalla.(*tjo
