Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun BKN Pangkas Dokumen Persyaratan Administratif

SUARAINDONEWS.COM, Jakarta–Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memangkas sejumlah dokumen persyaratan administratif pengusulan KPO dan PPO untuk meminimalisasi alur panjang dalam lingkup kepegawaian di penghujung tahun 2016, setelah usulan program KPO dan PPO digulirkan sejak tahun 2015 lalu. Kebijakan tersebut merupakan komitmen BKN dalam mereformasi birokrasi sistem pelayanan kepegawaian dan upaya mendorong capaian e-Government.

“Nantinya setiap pegawai tidak lagi dirumitkan dengan persyaratan berkas yang rumit setiap kali berurusan dengan administrasi kepegawaiannya, “ Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
BKN Iwan Hermanto di Jakarta, Jum’at (23/9/2016).

Melalui rilisnya, Iwan mengatakan program kebijakan KPO & PPO berbasis less-paper ini merujuk pada Peraturan Kepala (PERKA) BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah dan PERKA BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah.

Ditambahkan Iwan, program ini merupakan lanjutan dari pilot project layanan kepegawaian integrasi bagi ASN. Awalnya program ini akan diuji coba dilakukan di tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan untuk selanjutnya akan diterapkan secara nasional.

“Layanan KPO & PPO berbasis less-paper ini akan mempermudah setiap PNS ketika mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP) reguler dan pensiun tanpa harus mengurus beragam persyaratan dokumen, sehingga dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat,” tegasnya.

Iwan Hermanto juga menegaskan bahwa perjalanan sistem ini membutuhkan komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setiap instansi untuk melakukan rekonsiliasi data PNS di instansinya masing-masing melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN.

“Setiap program kebijakan layanan kepegawaian yang dirancang oleh BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian Indonesia, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari PPK instansi baik pusat dan daerah, “ katanya.(EKJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Masukan angka : *