SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember 2020. Sebab, meskipun kasus positif Covid-19 masih tetap tinggi namun tidak ada tanda-tanda penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak dari Bawaslu.
Untuk itu, Jazil meminta agar masyarakat mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah. Karena secara administratif, sesuai UU Pilkada maka tidak ada masalah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak harus terselenggara.
“Saya minta kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, dalam Diskusi Empat Pilar di Media Ceter MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).
Diskusi kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema “Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 demi Selamatkan Demokrasi” juga menghadirkan pembicara anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dan peneliti Perludem Nurul Amalia.
Gus Jazil menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mengacu pada Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa jika pada bulan Desember, wabah Covid-19 semakin besar, maka pelaksanaan Pilkada Serentak bisa ditunda kembali.
“Pada hari ini, kasus positif Covid-19 masih tinggi. Pelanggaran pun masih banyak. Namun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk menunda Pilkada Serentak. Maka dapat dipastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020,” ujarnya.
Anggota Bawaslu M. Afifuddin mengungkapkan dalam Pilkada Serentak, penyelengara dibekali dengan protokol kesehatan Covid-19, seperti masker, hand sanitizer. “Penerapan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) menjadi objek pengawasan Bawaslu,” katanya.
Sementara itu peneliti Perludem, Nurul Amalia, menyebutkan masih ada keraguan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara Pilkada Serentak. Dari survei Perludem, sebanyak 14 persen atau 1.000 responden dari kalangan anak muda menyatakan tidak antusias. Dari jumlah itu, sebanyak 42 persen menyebutkan terlalu berisiko untuk datang ke TPS.
“Jadi, sebetulnya masih ada keraguan di masyarakat, apakah jika datang ke TPS aman atau tidak. KPU harus memastikan jaminan keamanan bagi para pemilih,” katanya.
“Kuncinya, agar Pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19, maka kita minta komitmen dan konsistensi dari semua pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.(DSK)
