Fahri Hamzah: Kajian Bappenas Tak Terlalu Dalam! dan Singgungan Jokowi Itu Untuk Kabinetnya Bukan Untuk DPR

SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Setelah Dilakukannya Sidang Tahunan MPR RI 2019 serta Sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Fahri menilai hasil kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak terlalu dalam.

“Makannya saya terus terang, ini Pak Jokowi harus diberikan feeding yang baik. Menteri-menteri kita mengenai hal ini tidak kuat, saya sudah baca risetnya. Saya baca risetnya Bappenas dangkal betul, nggak terlalu dalam kajiannya,” tegas Fahri.

Fahri juga beranggapan bahwa Indonesia sentris yang sebenarnya itu harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan pemerintah, bukan pada lokasi ibukota. Daripada membicarakan pemindahan ibukota, ada agenda penting yang lebih baik untuk dibicarakan, seperti pembentukan daerah otonomi baru.

“Jadi saya kira sekarang ini lebih penting kita memperkuat pembentukan daerah otonomi baru sebagai syarat lahirnya daerah yang lebih kuat,” tuturnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, di era digital saat ini sudah seharusnya tak lagi memikirkan ruang dan waktu. Bila memang ingin memindahkan pusat pemerintahan, seharusnya bisa mengambil wilayah pesisir Jakarta ketimbang jauh-jauh ke Pulau Kalimantan.

“Apalagi kan Presiden juga banyak bicara soal digital. Sekarang itu ruang dan waktu sudah tidak ada gunanya karena semua bisa dipakai secara digital,” tandas Fahri.

Ditambahkan Fahri, mengenai sentilan Presiden Jokowi dalam Sidang bersama DPD RI dan DPR RI terkait studi banding bukan ditujukan buat DPR, tetapi jajaran para menterinya. Fahri menilai, para pembantu Jokowi selama ini lebih sering berpergian ke luar negeri untuk studi banding.

“Saya kira itu singgungan kepada eksekutif lebih banyak ya. Tadi saya lihat pidato itu banyak untuk eksekutif. Teguran kepada eksekutif,” terang Fahri.

Dengan adanya hal tersebut sudah sewajarnya kegiatan teknis bisa dipelajari oleh para menteri melalui internet ketimbang studi banding ke luar negeri.(DSK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Masukan angka : *