Bambang Widjajanto, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo -Sandi : Kejujuran dan Keadilan Bukan Jadi Bagian dari Rezim yang Korup

SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Alhamdulillah, hari ini kami sudah berhasil menyelesaikan permohonan yang baru saja disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada sekitar 8 orang Tim Lawyer yang ditunjuk Prabowo-Sandi untuk mewakili dan mendampinginya mengajukan Permohonan Sengketa mengenai Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini.

Ada beberapa argumen penting yang kami ajukan yang tentu belum sepenuhnya hari ini, Jumat (24/5) diberitahukan, tetapi mudah mudahan jika sudah diregister dapat diakses oleh publik. Dan akan dijelaskan inti permohonan tersebut.

Pertama, kami mencoba merumuskan apa benar terjadi satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematik dan Massif. Ada beberapa argumen diajukan disitu dan beberapa alat bukti menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu.

Kami juga mendorong, Mahkamah Konstitusi bekerja Beyond The Law, apa maksudnya?

Pasal 22 E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 mengatakan Proses Pemilihan Umum harus dilakukan secara Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil).

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, mengatakan Indonesia bukan sekedar negara hukum tetapi Indonesia adalah negara yang berpijak dan berpucuk pada daulat rakyat. Jadi hukum harus berpijak dan berpucuk kepada Kedaulatan Rakyat.

Jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis, ada di dalam Pasal 28 Konstitusi, disitu dijelaskan sebuah negara hukum yang demokratis mempunyai prasyarat utama ada proses Election untuk memilih para pemimpinnya. Tidak hanya Presiden, tetapi juga legislatif dan juga DPD. Dan salah satu syaratnya proses itu harus dilakukan dengan Jujur dan Adil, bukan sekedar Luber, karena negara hukum ini harus berpijak kepada kepentingan Daulat Rakyat itu.

Selain itu, ada hal yang penting Mahkamah Konstitusi dalam berbagai hal putusannya telah memutuskan berbagai sengketa pemilihan, khususnya Pemilihan Kepala Daerah, dengan menggunakan prinsip Terstruktur, Sistematik dan Massif.

Kami mencoba mendorong Mahkamah Konstitusi bukan sekedar Mahkamah Kalkulator bersifat Numerik, tetapi memeriksa betapa kecurangan itu semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan Inilah Pemilu Terburuk di Indonesia yang terjadi selama Indonesia berdiri.

Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justeru disitu diperlihatkan bahwa Pemilu yang Paling Demokratis itu terjadi pada awal kemerdekaan.

Sehingga permohonan itu semakin penting, bukan karena siapa yang mengajukan tetapi Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu Mahkamah yang akan menorehkan Legacy dan Membangun Peradaban Kedaulatan Rakyat di masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini sangat penting untuk disimak.

Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah memperhatikan secara sungguh sungguh proses sengketa Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Mudah mudahan Mahkamah Konstitusi dapat menempatkan dirinya menjadi bagian penting dimana Kejujuran dan Keadilan menjadi watak dari Kekuasaan dan bukan justeru menjadi bagian dari rezim yang korup.

(pung; foto ist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Masukan angka : *